Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label POLITIK. Tampilkan semua postingan

Kemenag akan Naikkan Biaya Berangkat Haji Tahun 2014


Jakarta (17-06-2014)-DWINEWS,Kementerian Agama RI pada tahun 2014 ini memastikan akan memberangkatkan 155.200 anggota jemaah haji ke Tanah Suci. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag RI Abdul Djamil.

Seperti ditayangkan Liputan 6 Pagi SCTV, Selasa (10/6/2014), Kemenag juga menyatakan jika kuota haji tahun ini diprioritaskan bagi jemaah yang telah memiliki nomor porsi dan masuk dalam alokasi kuota provinsi atau kabupaten dan kota.

Kuota juga diberikan bagi jemaah yang belum pernah menunaikan ibadah haji dan telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Serta diprioritaskan kepada jemaah yang telah melunasi ongkos haji, namun tertunda pemberangkatannya antara periode 2006-2012.

Selain itu, Kemenag juga berencana akan menaikkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau yang biasa disebut ongkos naik haji (ONH) pada tahun 2014. Hal itu karena biaya pesawat juga naik akibat melonjaknya harga bahan bakar avtur. (dwi)

Cak Imin yakin Islam model NU dan kepemimpinan Jokowi sukses

Cak Imin yakin Islam model NU dan kepemimpinan Jokowi sukses
17-06-2014 DWINEWS - Demi kemenangan Jokowi - JK, DPP PKB berikhtiar melakukan ritual ziarah ke makam walisongo. Diawali dari kantor DPP PKB Jakarta, Sabtu (14/6), Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar melepas bus rombongan ziarah yang bergambar Jokowi - JK.

"Niat ziarah adalah menyambut tradisi Ramadan. Lantaran bersamaan dengan agenda pilpres, maka dilakukan konsolidasi setiap kabupaten dan kota yang dilalui dari Jawa Barat, Jateng, hingga berakhir di makam Gus Dur di Jatim. Kita menyiapkan silaturrahim kyai kampung dan laskar santri nusantara," kata Cak Imin, panggilan akrabnya.

PKB, kata Cak Imin, punya dua ujung tombak pemenangan yaitu kiai kampung dan laskar santri nusantara.

"Sejalan dengan itu, Kita yakin dengan Islam model NU yang rahmatan lil alamin di bawah kepemimpinan Jokowi - JK, Indonesia akan lebih baik, "paparnya.

Ziarah Walisongo hingga Senin sore (16/5) sudah sampai di Makam Sunan Kalijaga. Demak. Pagi harinya di Pekalongan digelar Silaturrahim Kyai Kampung di Gedung Aswaja Kota Pekalongan. Sorenya pertemuan serupa di gedung IPHI Demak. SUMBER : MERDEKA.COM

Dikunjungi Jokowi, Ini Komentar Habib Syech

Habib Syech bib Abdul Qodir Assegaf memimpin Gema Selawat Akbar di lapangan Kottabarat, Jumat (28/6/2013) lalu, Acara tersebut merupakan tasyakuran khitanan masal yang diselengarakan oleh yayasan Ahbabul Mustofa. (Sunaryo HB/JIBI/Solopos)
SOLO (17-06-2014) DWINEWS – Kampanye Pilpres 2014, capres Jokowi, siang tadi berkunjunga ke Solo. Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyempatkan diri bertemu dengan pemimpin majelis Ahbabul Musthofa Habib Syech bin Abdul Qodir Assegaf di Gedung Bustanul Asyiqin dalam kunjungannya ke kota kelahirannya Solo.

Jokowi tiba di gedung yang terletak di Jalan Kahar Muzakir, Semanggi, Solo ini pada pukul 14.45 menggunakan mobil Toyota Innova putih berplat nomor B 1567 PRA.

Capres bernomor urut dua itu mengunjungi Habib Syech untuk bersilaturahmi karena lama tidak bertemu.

“Ya kan lama sudah tidak silaturahmi ke Habib Syech karena di sini juga beliau merupakan tokoh, meski pun sering telepon,” ucap Jokowi, Sabtu (14/6/2014).

Pada kunjungannya kali ini, Jokowi mengaku diberi wejangan dan tausiyah dari Habib Syech.

“Dikasih wejangan untuk sabar menghadapi banyak fitnah. Kemudian yang kedua, kalau nanti jadi presiden harus pandai-pandai memimpin umat, terutama yang belum sejahtera,” lanjut Jokowi.

Sementara itu, Habib Syech mengatakan dirinya mendoakan secara ikhlas capres yang juga merupakan Mantan Walikota Kota Solo itu. Namun, dirinya enggan memberi tahu doa apa yang ia berikan untuk Jokowi.

“Saya mendoakan, tapi doa yang ikhlas itu lebih baik tidak diketahui orang lain,” kata Habib Syech.

Ketika ditanya wartawan apakah dirinya mendukung Jokowi untuk menjadi presiden, Habib Syech menjawab dengan singkat .

“Saya mendukung Rasululloh SAW,” tandasnya.

Pertemuan keduanya tidak berlangsung lama, hanya sekitar 15 menit. Setelah meninggalkan gedung Bustanul Asyiqin, Jokowi yang ditemani Bupati Wonogiri Danar Rahmanto dan Pengurus Ponpes Alqurani Solo KH Abdul Karim Ahmad Musthofa ini mengunjungi makan ayahnya Noto Mihardjo yang kemudian dilanjutkan dengan kampanye di Taman Budaya Jawa Tengah, Kentingan, Solo. SUMBER : SOLOPOS.COM

Badan Kehormatan DPR Diusulkan Jadi Mahkamah Kehormatan Parlemen

JAKARTA (17-06-2014) DWINEWS - Badan Kehormatan DPR diusulkan berubah nama menjadi Mahkamah Kehormatan Parlemen. Ketua Pansus UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) Benny K Harman mengatakan perubahan itu untuk memperkuat peran lembaga tersebut menjaga kode etik anggota dewan.

"BK akan kita perkuat dan kita ubah namanya jadi Mahkamah Kehormatan Parlemen. Tiap anggota dewan yang melanggar sumpahnya dan aturan-aturan akan diselesaikan oleh majelis mahkamah," imbuhnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/6/2014).

Meski demikian, perubahan itu menurutnya masih sebatas wacana. Masih akan terus diserap aspirasi dari berbagai elemen, termasuk pihak eksternal tentang rencana perubahan ini.

Selain itu, Benny mengatakan mahkamah tersebut akan melibatkan pihak luar dalam menyelidiki pelanggaran kode etik. "Wacana tidak hanya anggota DPR yang terlibat. Mahkamah ini bisa membuat komite khusus untuk penyelidikan," tuturnya.

Politisi Partai Demokrat itu mengungkapkan, perubahan tersebut bakal dinikmati oleh anggota DPR hasil Pileg 2014, yang mulai bekerja Oktober mendatang. Ia menegaskan, revisi UU MD 3 akan rampung pada masa sidang berikutnya atau Juli 2015.

"Kita targetkan bulan depan, awal Juli. Ini bisa diberlakukan DPR baru, mau siapa lagi?" tandas Benny.

Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan yang dibentuk DPR dan bersifat tetap. Anggota Badan Kehormatan berjumlah 11 orang dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional.

Alat kelengkapan ini bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota antara lain karena tidak melaksanakan kewajiban dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun. SUMBER : LIPUTAN6.COM

Pasca Debat Capres, Banyak Anggota Dewan Bolos Rapat Paripurna


DWINEWS, Jakarta - Rapat Paripurna DPR yang beragendakan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2013, kurang menarik minat anggota dewan. Sebab, dari 560 anggota DPR hanya 268 yang membubuhkan tanda tangan.

Ketidaktertarikan terlihat sejak rapat belum dimulai. Rapat dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB. Namun, baru dimulai pukul 10.45 WIB. Anggota dewan yang hadir yakni Partai Demokrat 84 anggota, Partai Golkar 57 anggota, PDIP 35 anggota, PKS 30 anggota, PAN 15 anggota, PPP 18 anggota, PKB 10 anggota, Partai Gerindra 10 anggota, dan Partai Hanura 9 anggota.

Dalam rapat tersebut, Ketua BPK Rizal Djalil mengatakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah (LKPP) 2013 DPR dicap qualified opinion atau wajar dengan pengecualian. Hasil audit itu tak jauh berbeda dengan 2012 lalu.

"Ada 2 permasalahan yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP 2013, yaitu permasalahan piutang bukan pajak pada Bendahara Umum Negara, dan permasalahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)," kata Rizal di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/6/2014).

Rizal juga mengungkapkan, BPK menemukan permasalahan signifikan lain terkait kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Mevi Linawati)-LIPUTAN6.COM

Prabowo Korban Strategi Politik SBY?

Prabowo Subianto saat Debat Capres (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
PRABOWO SAAT DEBAT CAPRES-DWINEWS.
DWINEWS, JAKARTA – Partai Demokrat seolah menunjukkan sikap yang kian tidak jelas terkait dukungan pada pemilihan presiden tahun ini. Secara resmi, Partai Demokrat tidak bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa maupun Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ketua Umum sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi menyatakan bahwa partainya akan bersikap netral dalam pilpres ini. Hal itu disampaikan SBY usai gelaran pemilu legislatif lalu.

Di sisi lain SBY mempersilahkan seluruh kader untuk memilih dan mendukung capres cawapres yang ia yakini memiliki kesamaan visi misi dengan Partai Demokrat. Hal inilah yang seolah menjadi celah pemberian dukungan untuk Prabowo-Hatta.

Tanggal 1 Juni lalu, secara resmi Partai Demokrat menyatakan adanya kesamaan visi misi dengan Prabowo-Hatta. Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan usai menggelar pemaparan visi misi dan tanya jawab antara Prabowo-Hatta dengan seluruh petinggi partainya.

Sementara hari ini, Senin (16/6/2014), giliran Fraksi Partai Demokrat yang menyatakan siap membantu pemenangan pasangan Prabowo-Hatta. Penyampaian komitmen ini dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf.

“Secara koalisi kita tidak bergabung, tapi kita mendeklarasikan diri. Supaya kader-kader di bawah tahu ke mana arah kita,” kata Nurhayati di Hotel Crown, Jakarta.

Beberapa kader Partai Demokrat, diakui Nurhayati, bahkan siap untuk membuka posko pemenangan Prabowo-Hatta di daerah pemilihannya masing-masing.

Sementara itu, Prabowo menilai dukungan tanpa harus bergabung dalam koalisi yang dilakukan oleh Partai Demokrat ini hanyalah sebuah strategi SBY agar tidak dinilai banyak kalangan terlalu bersikap pragmatis dalam pilpres.

Yang penting bagi Prabowo adalah mendapat bantuan dan sokongan mesin politik dari seluruh kader Partai Demokrat untuk memenangkan dirinya pada 9 Juli nanti.

“Ada yang tanya kenapa Partai Demokrat tidak langsung gabung saja dalam koalisi. Ini bagian dari strategi SBY. Pemimpin bangsa tidak suka yang praktis-praktis. Beliau kan sudah bapak bangsa, masa suruh ikut yang praktis-praktis,” tutur Prabowo.

Sebagai orang Jawa, Prabowo menilai wajar sikap yang ditunjukkan SBY itu. “Falsafah Jawa itu kan tidak harus diucapkan. Cukup dengan lirikan mata kita mengerti maksudnya apa,” imbuhnya.

Fakta dukungan Partai Demokrat ini seperti berbanding terbalik dengan keputusan SBY yang mengharuskan partai pemenang Pemilu 2009 itu bersikap netral. SBY seolah tidak tegas saat memberikan instruksi kepada jajarannya.

Namun menurut Prabowo, meskipun SBY memiliki sifat yang lembut, bukan berarti dia tidak memiliki ketegasan saat mengambil keputusan.

“Saya belajar banyak dari leadership beliau. Sebagai orang lapangan, orang tempur, akhirnya dibuat citra bahwa saya ini orang yang keras, Pak SBY orang yang lembut. Padahal ada juga kekerasan beliau. Mungkin saya tampang keras, tapi mungkin ada kelembutan di hati saya,” paparnya.

Terkait deklarasi dukungan dari Fraksi Partai Demokrat, menurut Prabowo hal itu hanyalah penegasan dari dukungan riil yang diberikan partai tersebut. Pasalnya selama ini, kata dia, Partai Demokrat selalu terlibat dalam kampanye yang dilakukan dirinya.

“Setiap saya kampanye saya lihat bendera Partai Demokrat sangat banyak dan sngat besar. Kadang-kadang saya agak terpukul juga, lebih banyak dari bendera Partai Gerindra. Jadi kadang-kadang tidak diumumkan resmi tapi faktanya ada dimana-mana dukungannya,” tutupnya. SUMBER : SOLOPOS.COM

 
Design by Real DwiNews | Bloggerized by DwiNews - Premium Web News Themes | Best Web News Themes