Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengeluhkan minimnya
pasokan bahan bakar gas (BBG) untuk memenuhi kebutuhan transportasi di ibu
kota. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menerima kunjungan kerja Komisi VII
DPR RI ke Balaikota DKI Jakarta, Senin (28/10).
Dikatakan Jokowi,
dalam waktu dekat ribuan bus baik Transjakarta maupun bus sedang berbahan bakar gas akan segera datang. Saat ini kebutuhan gas untuk BBG di Jakarta mencapai 13,1 micro monitoring station (MMS). Sementara setelah ribuan bus datang diperkirakan kebutuhannya meningkat hingga 23,1 MMS. "Sebentar lagi akan datang 1.000 bus Transjakarta, 3.000 bus sedang, dan 4.000 bajaj yang berbahan bakar gas. Sehingga kita membutuhkan suplai BBG yang tidak sedikit," ujar Jokowi, Senin (28/10).
dalam waktu dekat ribuan bus baik Transjakarta maupun bus sedang berbahan bakar gas akan segera datang. Saat ini kebutuhan gas untuk BBG di Jakarta mencapai 13,1 micro monitoring station (MMS). Sementara setelah ribuan bus datang diperkirakan kebutuhannya meningkat hingga 23,1 MMS. "Sebentar lagi akan datang 1.000 bus Transjakarta, 3.000 bus sedang, dan 4.000 bajaj yang berbahan bakar gas. Sehingga kita membutuhkan suplai BBG yang tidak sedikit," ujar Jokowi, Senin (28/10).
Diakui Jokowi, semula Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
terkait sudah putus asa dengan kurangnya
ketersediaan BBG di Jakarta. Sehingga diusulkan agar pengadaan bus tidak lagi
yang ber-BBG. Namun Jokowi tetap bersikukuh untuk menggunakan BBG karena juga
untuk mendukung program pemerintah yakni konversi BBM ke BBG. "Tapi saya
berani untuk tetap menggunakan BBG karena sudah disanggupi oleh Kementerian
ESDM (Energi Sumber Daya Mineral) dan Pertamina untuk memenuhi kebutuhan BBG di
Jakarta," katanya.
Ditambahkan Jokowi, pemerintah pusat akan tetap kekurangan
jika harga perliternya masih berada di angka Rp 3.100. Sebab pihak swasta tidak
ada yang tertarik untuk berinvestasi. Sehingga dirinya menyarankan agar harga
BBG dinaikan untuk menarik minat swasta. "Menurut saya kalau tetap pada
angka Rp 3.100 dan tidak dirubah, maka swasta tidak mau masuk dan kita akan
kesulitan. Kuncinya disitu," katanya.
Dengan adanya kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ini, tambah
Jokowi, diharapkan dapat membantu permasalahan yang ada, sehingga DPR bisa
mendesak Pemerintah Pusat untuk memenuhi kebutuhan BBG di Jakarta. "Paling
tidak persoalan di Jakarta bisa diketahui," ucap Jokowi.
Sementara itu, Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana
menambahkan, pihaknya akan membantu Pemprov DKI Jakarta dengan cara mendesak
Pemerintah Pusat menjamin ketersediaan BBG. "Usulan ini kami tampung.
Nanti akan dibicarakan lagi dengan pihak-pihak terkait, agar penyediaan BBG
bisa terpenuhi," tandas Sutan. "
Reporter: erna |
Editor: erik |
Posted in: JAKARTA,JAWA,KABAR INDONESIA
0 komentar:
Posting Komentar