Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib, meminta seluruh
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mampu mengawasi pengelolaan keuangan di Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).Meskipun PPK adalah staf internal SKPD, namun independensinya dalam menjaga pimpinannya dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran diharapkan tidak melanggar aturan dan perundangundangan yang berlaku.
Hal itu diungkapkan bupati pada Diklat Penatausahaan Barang Milik Daerah yang digelar pemkab setiap awal tahun anggaran, Jumat. Menurut bupati, PPK sebagai pengemban fungsi "ordonancering", merupakan jabatan yang strategis dan sangat menentukan baik buruknya penatausahaan keuangan daerah, walaupun ruang kerjanya terbatas. Namun, kinerja PPK pada unit kerjanya sangatmempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. "Ibarat air, laporan yang berasal dari SKPD adalah sumber atau mata airnya dan PPK adalah penentu air yang keluar itu bersih atau keruh," ungkap Bupati.Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mampu mengawasi pengelolaan keuangan di Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD).Meskipun PPK adalah staf internal SKPD, namun independensinya dalam menjaga pimpinannya dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran diharapkan tidak melanggar aturan dan perundangundangan yang berlaku.
Ia menambahkan, selama beberapa dekade pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas kinerja, tranparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. Upaya ini sejalan dengan reformasi keuangan negara di penghujung tahun 1990an, dengan terbitnya 3 paket Undang-undang (UU) di bidang keuangan negara. Yaitu UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan UU nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara. Sehingga penatausahaan keuangan di instansi pemerintah daerah, harus berperan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik agar hasilnya akurat, cepat dan informatif sehingga dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. "Saya tidak ingin ada pejabat eselon II berurusan dengan hukum karena tidak mampu mengelola keuangan sesuai aturan yang berlaku, sehingga kinerja PPK diharapkan maksimal mengawasi dan melaporkan pengelolaan anggaran di instansinya," ujar Bupati. (antaragorontalo.com)
Posted in: GORONTALO,KABAR INDONESIA,SULAWESI
0 komentar:
Posting Komentar